Kritik Tajam The Economist: Prabowo Subianto Dianggap Mengancam Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Indonesia
Kritik Tajam The Economist: Prabowo Subianto Dianggap Mengancam Demokrasi dan Stabilitas Ekonomi Indonesia
Dalam laporan terbaru yang mengguncang jagat politik tanah air, media internasional terkemuka The Economist meluncurkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Laporan tersebut menyoroti kekhawatiran mendalam akan masa depan demokrasi dan stabilitas ekonomi Indonesia yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade terakhir.
Dengan judul yang provokatif, "Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy", media asal Inggris ini menuding Prabowo tengah melakukan sentralisasi kekuasaan secara masif sambil melakukan pengeluaran anggaran yang dianggap melampaui kemampuan fiskal negara.
Sentralisasi Kekuasaan
- Meminggirkan oposisi legislatif dan mengonsolidasikan otoritas eksekutif.
- Meningkatnya peran TNI dalam kehidupan publik, menarik perbandingan dengan era Orde Baru.
- Temperamen kepemimpinan yang dinilai labil oleh sekutu politiknya.
Risiko Fiskal
- Anggaran Negara 2026 diproyeksikan melonjak hingga Rp 3.820 triliun.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menelan biaya sekitar Rp 460 triliun.
- Pengabaian disiplin fiskal yang telah dijaga ketat selama 20 tahun terakhir.
Analisis Kritis: Kembalinya Bayang-bayang Orde Baru?
Salah satu poin paling mencemaskan adalah persepsi kembalinya peran militer dalam pemerintahan sipil. The Economist mencatat bahwa Prabowo menunjukkan ketidaksukaan pada sistem multipartai yang dianggapnya rumit, sebuah narasi yang sering terdengar di era Soeharto.
Ketidakpastian ini diperparah dengan pergantian tim ekonomi, di mana Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Langkah ini dipandang sebagai transisi dari manajemen teknokratis menuju kontrol anggaran yang lebih politis demi mendanai janji-janji kampanye populis.
Baca Juga: Rapor Merah Setahun Prabowo-Gibran: Antara Fantasi Asta Cita dan Realita
Dalam pembelaannya, Prabowo menepis tuduhan otoritarianisme tersebut. "Kritik itu bagus. [Kita] tidak boleh didorong oleh kemarahan atau kebencian," ujarnya. Namun, ia tetap konsisten menuding pihak asing menggunakan LSM untuk memecah belah bangsa, sebuah retorika yang sering digunakan pemimpin nasionalis untuk membungkam kritik internal.
Kesimpulan Strategis
- Stabilitas Fiskal: Pemerintah perlu membuktikan komitmen pada disiplin anggaran untuk menghindari krisis kepercayaan pasar.
- Integritas Demokrasi: Perlunya pengawasan ketat terhadap peran militer agar tidak melampaui batas profesionalismenya.
- Narasi Ekonomi: Menghubungkan kebijakan makro dengan realita rakyat kecil sangat krusial, sebagaimana dibahas dalam analisis Logika Dolar Prabowo di Pedesaan.
