Kritik Tajam Said Didu: Rupiah Nyungsep, Pemerintah Diminta Berhenti Berpidato

Kritik Tajam Said Didu: Rupiah "Nyungsep", Pemerintah Diminta Berhenti Berpidato dan Ambil Langkah Radikal

Oleh: Redaksi Waga Konoha | 15 Mei 2026

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melayangkan kritik keras kepada Presiden Prabowo dan tim ekonomi di tengah anjloknya nilai tukar Rupiah yang mencapai angka kritis.

JAKARTA – Muhammad Said Didu kembali menjadi sorotan publik setelah cuitannya di media sosial X viral. Ia secara terbuka "menantang" Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran elit ekonominya, mulai dari Menko Perekonomian hingga Gubernur BI, untuk membuktikan kinerja mereka di hadapan realitas ekonomi yang kian tertekan.

Kondisi Pasar Riil

• Nilai tukar Rupiah menyentuh Rp17.696 per USD.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren pelemahan.
• Sentimen pasar cenderung negatif terhadap kebijakan fiskal.

Tuntutan Said Didu

• Pemerintah harus membuktikan masa depan tidak gelap.
• Pidato pejabat harus bisa dipercaya oleh publik.
• Langkah radikal lebih dibutuhkan daripada retorika.

Dalam pesannya, Said Didu menekankan bahwa optimisme tidak bisa dipaksakan jika data menunjukkan hal sebaliknya. Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah dalam mengambil kebijakan "radikal" untuk menstabilkan pasar, bukan sekadar memberikan janji manis melalui podium pidato.

Analisis Kritis: Akhir dari Masa "Bulan Madu" Retorika?

Kritik Said Didu ini bukan sekadar serangan politik biasa. Ini adalah sinyal kuat dari kalangan teknokrat dan pemerhati ekonomi bahwa pasar mulai kehilangan kesabaran. Ketika Rupiah mendekati angka psikologis baru, setiap kata dalam pidato presiden tidak lagi memiliki bobot jika tidak dibarengi dengan aksi intervensi yang nyata.

Ketakutan akan "Indonesia Gelap" yang disinggung Didu mencerminkan kekhawatiran sistemik akan stagflasi atau krisis moneter jilid baru jika tim ekonomi Prabowo gagal meredam gejolak nilai tukar ini dalam waktu dekat.

Rangkuman Strategis

1. Kredibilitas Kebijakan: Pemerintah perlu segera merilis paket kebijakan ekonomi nyata untuk menahan pelarian modal asing (capital outflow).
2. Transparansi Data: Membuka ruang masukan bagi kritikus berbasis data tanpa stigmatisasi politik untuk mendapatkan solusi objektif.
3. Efisiensi Anggaran: Mengkaji ulang proyek-proyek mercusuar yang membebani fiskal di tengah pelemahan mata uang.

Referensi

• Cuitan Resmi Muhammad Said Didu (@saiddidu) melalui Media X, 15 Mei 2026.
• Data Historis Nilai Tukar Rupiah, Mei 2026.

Sebarkan Analisis Ini: