Skandal Etika DPRD Jember: Ra Syahri Diduga Main Game & Merokok Saat RDP
Analisis Etika Publik: Kasus Dugaan Anggota DPRD Jember Bermain Game Saat RDP
Kehadiran sosok muda di kursi parlemen seharusnya menjadi angin segar bagi profesionalisme, namun skandal terbaru di DPRD Jember justru memicu tanda tanya besar mengenai integritas wakil rakyat.
Publik Jember dikejutkan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan perilaku tidak terpuji dari salah satu anggota legislatifnya. Sosok tersebut adalah Achmad Syahri As Siddiqi, atau yang akrab disapa Ra Syahri. Dalam rekaman yang viral di media sosial, anggota dewan termuda ini tampak asyik bermain game di ponselnya sembari merokok saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi di Komisi D.
Insiden ini memicu gelombang kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Sebagai pejabat publik yang digaji oleh rakyat, perilaku semacam ini dianggap sangat tidak profesional dan merendahkan martabat institusi dewan, terutama di tengah agenda penting yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Dokumentasi & Profil Subjek
Profil Achmad Syahri As Siddiqi
- Jabatan: Anggota DPRD Kabupaten Jember (2024-2029)
- Usia: 25 Tahun (Representasi Generasi Z)
- Latar Belakang: Putra pertama mantan anggota DPR RI, Ra Fadil.
- Fraksi: Anggota aktif Komisi D.
Kronologi Insiden Viral
- Agenda: Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D.
- Aktivitas: Bermain mobile game & merokok di ruang rapat.
- Status: Video telah tersebar luas di platform X dan TikTok.
- Respon: Kecaman publik atas minimnya profesionalisme.
Krisis Etika atau Sekadar Kelalaian?
Perilaku Ra Syahri mencerminkan krisis etika yang mendalam di kalangan pejabat publik. Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah instrumen krusial dalam demokrasi di mana suara rakyat didengarkan dan kebijakan diuji secara formal.
Lebih jauh lagi, statusnya sebagai salah satu anggota dewan termuda seharusnya menjadi teladan bagi generasi baru. Alih-alih membawa perspektif progresif, insiden ini justru memperkuat stigma negatif terhadap politisi muda yang dianggap kurang matang dan tidak serius dalam mengemban tanggung jawab negara.
Tuntutan Publik & Langkah Strategis
- Badan Kehormatan (BK): Meminta BK DPRD Jember segera memanggil subjek untuk klarifikasi dan memberikan sanksi administratif guna memulihkan marwah institusi.
- Evaluasi Internal Partai: Partai pengusung wajib melakukan pembinaan etika terhadap kader muda agar standar profesionalisme tetap terjaga.
- Pengawasan Publik: Masyarakat sipil didorong untuk terus memantau kinerja legislatif melalui kanal-kanal digital guna memastikan akuntabilitas.
Referensi Digital
Tautan menuju rekaman video asli yang menjadi dasar pelaporan ini:
Lihat Bukti Video di Platform X →
